Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang menggelar Operasi "JAGRATARA" tahap III tahun 2024 selama tiga hari dimulai tanggal 7 s/d 9 Oktober berturut-turut di Kabupaten Bangka. Operasi yang dipimpin oleh Kasubsi Intelijen Keimigrasian, Benny Franszico Sinaga, bertujuan memantau pelanggaran keimigrasian, khususnya terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

"Kegiatan Operasi ini dibagi menjadi 3 hari dalam pengawasan dan pengecekan di beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bangka agar bisa lebih maksimal dalam proses pengecekan dan pengawasan" ucap Benny.

Sementara Itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Alimuddin mengatakan bahwa Kegiatan ini merupakan upaya dalam memastikan ketaatan terhadap regulasi keimigrasian dan memberikan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan tenaga kerja asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Pangkalpinang.

Ia juga menambahkan bahwa Operasi Jagratara kali ini merupakan penutup di tahun 2024. "Tahun ini kami sudah menjalankan 2 (dua) kali operasi pengawasan orang asing serentak se-Indonesia. Pengawasan intensif diperlukan untuk menjamin bahwa setiap perusahaan mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku khususnya di Wilayah Pulau Bangka".

Adapun pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Pengawasan Kantor Imigrasi Pangkalpinang yaitu pada hari pertama, Senin, 7 Oktober 2024 Tim mengunjungi PT. Ayi Jaya, sebuah perusahaan smelter di kawasan industri Jelitik, Sungailiat. Berdasarkan keterangan dari Staf HRD perusahaan ini sudah tidak beroperasi selama setahun karena izin yang belum keluar.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa PT. Ayi Jaya belum pernah menggunakan tenaga kerja asing. Setelah pemeriksaan di lokasi, tim memastikan tidak ada aktivitas pekerjaan maupun keberadaan TKA di perusahaan tersebut.

Pada hari berikutnya, Selasa, 8 Oktober 2024, Tim melanjutkan operasi ke PT. Prayasa Mina Tirta, sebuah perusahaan tambak udang. Setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa perusahaan hanya melayani pasar lokal dan tidak pernah mempekerjakan TKA maupun bekerja sama dengan mitra asing.

Pada puncak operasi pada Rabu, 9 Oktober 2024. Tim mengunjungi PT. Mitra Stania Prima dan melakukan pemeriksaan terhadap empat TKA asal China yang bekerja di sana. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa para TKA tersebut memiliki Izin Tinggal Kerja yang berlaku hingga Juni 2025. Setelah memeriksa dokumen dan status keimigrasian para pekerja asing, tim tidak menemukan adanya pelanggaran.

Selama tiga hari pelaksanaan Operasi "JAGRATARA" tahap III tahun 2024, tim Imigrasi Pangkalpinang memastikan tidak ada pelanggaran keimigrasian yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang dikunjungi.

Bandung - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih penghargaan Terbaik II Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2024 kategori Media Sosial. Penghargaan ini diberikan pada acara Anugerah Media Humas yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Pullman Hotel, Bandung pada Kamis (10/10/24).

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (Karo Hukerma), Hantor Situmorang yang menerima penghargaan tersebut merasa bersyukur atas penghargaan yang diberikan.

Usai menerima penghargaan, Karo Hukerma mengatakan, bahwa saat ini Humas Kemenkumham terus berinovasi di dalam menyampaikan informasi dan kinerja pemerintah kepada masyarakat.

"Menurut saya untuk mendapatkan penghargaan ini bukanlah hal mudah. Banyaknya peserta yang berpartisipasi menunjukan persaingan yang positif dari berbagai kalangan untuk berlomba-lomba memberikan informasi yang terbaik kepada publik," tandas Hantor.

Hantor berharap setelah menerima penghargaan ini akan menumbuhkan semangat dan energi baru di bidang kehumasan Kemenkumham dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

"Media sosial saat ini menjadi salah satu media yang paling dekat dengan masyarakat khususnya generasi muda. Untuk itu kami terus melakukan berbagai inovasi dan kreasi yang relevan dalam bidang kehumasan sebagai corong informasi", ujar Hantor.

Selain itu, menurut Karo Hukerma, berhasilnya Kemenkumham meraih penghargaan ini tidak lepas dari dukungan dan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Menkumham memberikan perhatian penuh terhadap keterbukaan informasi publik di instansi yang dipimpinnya. Sejalan dengan hal tersebut, Sekjen Kemenkumham juga memberikan arahan agar media sosial dapat dikelola maksimal untuk mempermudah penyebaran informasi dan publikasi ke masyarakat," ucap Hantor.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Prabu Nindya Revolusi mengatakan, bahwa penghargaan ini diberikan atas dasar pengelolaan media sosial yang penuh kepekaan, inovasi, dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi artificial Intellegence (AI) dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media sosial.

"Humas yang unggul adalah humas yang mampu memanfaatkan dan mendominasi AI dalam menyampaikan informasi kepada publik", kata Prabu.

Lebih lanjut Prabu mengatakan, di tengah perkembangan teknologi saat ini, pengampu humas harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan AI untuk mempermudah pekerjaannya dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Humas harus sering menggunakan AI dalam dalam mengerjakan tugas. Misalnya untuk memproduksi konten, mencari ide, melihat sentimen publik, dan kegiatan lainnya," kata saat memberikan sambutan.

Prabu mengatakan, bahwa peran humas tidak akan tergantikan oleh AI. Kedepannya AI akan menjadi alat untuk mengerjakan pekerjaan rutin sehingga humas dapat fokus mengerjakan hal-hal yang lebih strategis.

"Humas harus menjadi navigator komunikasi publik di era kesadaran artifisial. Teknologi AI pada akhirnya dapat digunakan untuk menjaga citra positif", tutup Prabu.

Anugerah Media Humas (AMH) adalah ajang kompetisi tahunan yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo sebagai apresiasi atas kinerja dan inovasi kehumasan Kementerian/Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah dari seluruh Indonesia.

Pada AMH 2024 ini, terdapat 162 instansi yang ikut berpartisipasi baik dari Kementerian/ Lembaga, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan terdiri dari kategori media sosial, kampanye komunikasi publik, penerbitan media internal (inhouse magazine), siaran pers media online, website, dan audio visual. Penjurian sendiri dilakukan oleh para praktisi kehumasan yang kompeten di bidangnya.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto selalu meminta jajarannya untuk melakukan publikasi kinerja, baik di media cetak, media elektronik maupun media sosial. Pada tahun 2024, Kanwil Kemenkumham Babel telah bekerjasama dengan 9 media online.

Hingga Oktober 2024, ada 4.110 publikasi berita dari Kanwil Kemenkumham Babel dan 260 postingan yang dipublikasikan melalui media sosial.

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kamis (10/10/2024).

Kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori. Pertama, kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Kemudian, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi . Selanjutnya, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi.

Sekretaris Jenderal Kemenumham, Nico Afinta, mengatakan Kemenkumham terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia.

"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ucap Nico usai acara pemberian penghargaan di Hotel Pullman Jakarta.

Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa.

"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut.

Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku.

"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini.

Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico.

Adapun acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Tahun ini, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Kepala Biro BMN, Aman Riadi; dan Pejabat Fungsional  Pengelola PBJ, Anggara Rawijayadi.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 4 (empat) orang pejabat fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan di Kanwil Kemenkumham Babel.

Terkait penggunaan Produk Dalam Negeri, Kakanwil Harun menuturkan, jajarannya terus meningkatkan komitmen Belanja Produk Dalam Negeri guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Jenderal Imigrasi membuka rangkaian operasi Pengawasan Keimigrasian “Jagratara” dengan apel pasukan di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali pada Rabu (02/10/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya; Ketua DPRD Bali, Dewa Jack; serta Kapolda Bali Irjen. Pol. Daniel Adityajaya. Sebanyak 125 personel Imigrasi yang terdiri dari Penyidik PNS Imigrasi, Petugas Patroli, hingga Petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Operasi Jagratara sendiri merupakan operasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan secara serentak oleh petugas imigrasi bidang penegakan hukum se-Indonesia.

Operasi Jagratara lahir dari tantangan yang muncul seiring meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia, terutama di sektor pariwisata dan investasi.

Untuk mendukung pengawasan keimigrasian, pada acara tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi juga menyerahkan secara simbolis 20 unit kendaraan patroli baru (dari total 265 kendaraan patroli) kepada kantor imigrasi di Bali untuk meningkatkan mobilitas tim di lapangan.

Alokasi mobil patroli imigrasi menyesuaikan konsentrasi warga negara asing (WNA) di setiap wilayah. Dengan penambahan sarana prasarana tersebut respon imigrasi dalam menindak akan lebih cepat, dan jangkauan operasi yang bisa dicapai petugas lebih luas dan merata.

Informasi selengkapnya di www.imigrasi.go.id
Repost @ditjen_imigrasi

Setelah melalui beberapa tahapan, Imigrasi Corner Bangka Selatan akhirnya diresmikan bertempat di Aula Kantor Camat Toboali, Rabu (25/09).

Adapun peresmian Imigrasi Corner ini dilakukan melalui penandatanganan Rencana Kerja antara Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kep. Babel dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya menuturkan bahwa Imigrasi Corner ini memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat, contohnya yaitu masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke Pangkalpinang, hemat waktu, hemat biaya, mendapatkan informasi keimigrasian secara cepat, jelas dan efisien.

"Kalau warga Bangka Selatan butuh layanan paspor on the spot, tinggal datang ke Imigrasi Corner, nanti agen literasi yang akan menjembatani dan memberikan informasi terkait layanan keimigrasian". Tambah Harun.

Sementara itu Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Babel, Doni Alfisyahrin menuturkan bahwa Imigrasi Corner merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Kep. Babel yang merupakan langkah maju dalam upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan imigrasi kepada masyarakat.

"Dengan inovasi ini, masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui mengenai keimigrasian serta layanan-layanan keimigrasian apa saja yang dapat diberikan oleh Kantor Imigrasi". Tutur Doni

Doni menambahkan bahwa seiring dengan meningkatnya permohonan paspor di masyarakat, meningkatnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan TKI Non Prosedural, serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan orang asing, maka Imigrasi Corner menjadi semakin penting untuk segera direalisasikan.

"Semoga melalui peresmian Inovasi Imigrasi Corner ini menjadi langkah awal menuju pelayanan yang lebih baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjadikan momen ini sebagai titik awal untuk menjadikan pelayanan imigrasi lebih modern, efisien, dan responsif." Pungkas Doni.

Dalam peresmian Imigrasi Corner di Bangka Selatan ini, turut dihadiri oleh segenap pimpinan daerah, diantaranya Pjs. Bupati Bangka Selatan, PJ. Sekretaris Daerah dan segenap unsur Forkopimda Kabupaten Bangka Selatan.

Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Bangka Selatan, Elfin Elyas menyampaikan bahwa sinergi antar pemerintahan sangat dibutuhkan karena akan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan publik berkualitas. Oleh karena itu beliau berpesan agar Kerja sama antara Kabupaten Bangka Selatan dengan Kemenkumham ke depan bisa lebih ditingkatkan dalam setiap kegiatan.

"Semoga dengan sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun ini bisa menjadi nilai ibadah untuk kita semua dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas makin mudah untuk dicapai". Harap Elfin

Pada kesempatan ini, Imigrasi Pangkalpinang juga berkesempatan membuka layanan Eazy Passport untuk masyarakat Bangka Selatan. Kegiatan Eazy Passport ini mampu menarik animo masyarakat yang sangat tinggi. Tercatat sebanyak 37 permohonan paspor terlayani dalam kesempatan ini.