Bali (19/5) – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali pada Senin (19/5). Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman dan Dirjen Imigrasi Kamboja, Sok Veasna hadir langsung dalam kesempatan tersebut.

Seiring dengan peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming. Hal ini mendasari disepakatinya Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal yang di dalamnya tercantum kesepakatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Melengkapi hal tersebut, baik Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia - Kamboja di bidang Keimigrasian.

“Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” jelas Yuldi.

Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

Selain itu Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

Tercatat selama Januari-April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan  internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia nonprosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan - terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar - agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan.

Terkait hal ini, Menteri Imipas menyampaikan

“Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki,” papar Agus.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan harapannya akan hasil dari Bilateral Meeting kali ini.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutup Agus.

19 Mei 2025

Humas Direktorat Jenderal Imigrasi

Narahubung:

Koordinator Fungsi Komunikasi Publik

Achmad Nur Saleh

Telp: 0812-9126-2833

Sebagai bagian dari komitmennya dalam melayani masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang turut serta mendukung penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M dengan menyiapkan 25 orang petugas imigrasi di Asrama Haji Babel.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Sutoyo menyampaikan bahwa para petugas terbagi menjadi tiga tim yakni Tim Alpha, Tim Bravo dan Tim Charlie yang akan secara bergiliran melakukan pemeriksaan keimigrasian (clearence) untuk setiap kloter yang terpusat di Asrama Haji Babel.

Ditambahkan Sutoyo Tim Alpha bertanggungjawab terhadap pemeriksaan keimigrasian Kloter 6 yang berangkat pada hari ini tanggal 9 Mei 2025. Sementara itu tim Bravo dan Charlie akan bertanggung jawab pada Pemerikaan Keimigrasian masing-masing pada tanggal 10 Mei 2025 dan 11 Mei 2025.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pemberangkatan jamaah haji Embarkasi antara Kep. Bangka Belitung Tahun 2025.

“Setiap unit terdiri dari 8 petugas yang terdiri dari penanggung jawab, supervisor dan anggota. Tiap unit akan bertanggung jawab dalam pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan secara terpusat di Asrama Haji. kami berharap seluruh anggota dapat memberikan pelayanan terbaik untuk memperlancar calon jemaah haji Embarkasi antara Kep. Bangka Belitung berangkat ke Tanah Suci,” ujar Sutoyo.

Tercatat kloter 6 yang diberangkatkan pada pagi hari ini (09/05/2025) terdapat sebanyak 369 jamaah yang terdiri dari jamaah asal Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Bangka Selatan dan Bangka Barat, Kemudian Untuk Kloter 7 Sebanyak 370 Calon Jemaah dan untuk Kloter 8 berjumlah sebanyak 344 Calon Jemaah yang berasal dari wilayah Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah.

“Ada Sebanyak 1084 Calon Jemaah dan 7 orang Petugas Haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M” tambahnya

Adapun 7 orang Petugas yang mendampingi Para Calon Jemaah Haji tersebut terdiri dari 2 orang Tenaga Kesehatan dari TKHK, 1 orang Ketua Kloter dari TPHI, ⁠1 orang Pembimbing Ibadah Haji dari TPIHI, 3 orang Pembimbing Haji Daerah dari PHD.

Kloter tersebut diberangkatkan dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang menggunakan 3 (tiga) pesawat Maskapai Garuda Indonesia dengan No Penerbangan GA1360, GA1380, GA1390 untuk selanjutnya jamaah diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines menuju Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah.

Kantor Imigrasi Pangkalpinang memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa berupa Deportasi, pembatalan Izin Tinggal dan pencantuman dalam daftar penangkalan kepada 5 (lima) orang warga Negara Tiongkok.

Kejadian bermula saat Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan orang asing pada salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir silika di Kabupaten Bangka pada hari Kamis (08/05) yang menemukan 5 orang Warga Negara Asing asal Tiongkok yakni PH (39), HY (47), ZQ (56), QH (48) dan XG (57) sedang berkegiatan di lokasi perusahaan dimaksud.

Berdasarkan rangkaian hasil pemeriksaan administratif melalui dokumen perjalanan dan dokumen izin tinggal yang dilakukan oleh Tim Inteldakim pada saat berada di lokasi perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan pendalaman pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang ditemukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana ketentuan Pasal 122 huruf (a) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian berdasarkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh kelima Warga Negara Tiongkok dimaksud dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa berupa Deportasi, pembatalan Izin Tinggal dan pencantuman dalam daftar penangkalan sebagaimana Ketentuan sesuai ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pelaksanaan deportasi dilakukan pada hari Sabtu, 10 Mei 2025 dengan didampingi oleh 3 orang petugas yang merupakan anggota Seksi Inteldakim Pangkalpinang dengan menggunakan penerbangan domestik dari Kota Pangkalpinang menuju Bandara Internasional Soekarno Hatta yang kemudian akan dilanjutkan dengan penerbangan internasional keesokan harinya Minggu, 11 Mei 2025 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju Kuala Lumpur International Airport.

“Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang senantiasa berkomitmen mewujudkan Imigrasi Jaga Negeri khususnya dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan keberadaan warga negara asing di wilayah kerjanya demi terciptanya situasi yang kondusif bagi masyarakat dari kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian” demikian disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Sutoyo.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang bersama TIMPORA Kab. Bangka melakukan giat Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di Wilayah Bangka pada hari Kamis, 08 Mei 2025 (08/05/2025)

Kegiatan Operasi Gabungan ini dilaksanakan bertempat di Kawasan Perindustrian Jelitik Sungailiat, tepatnya pada PT. Arsed Indonesia yang bergerak di Bidang Industri Semelter Timah.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Sutoyo menyatakan bahwa kegiatan operasi gabungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Bangka yang bertujuan untuk memantau keberadaan dan kegiatan Tenaga Kerja Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, khususnya di Kabupaten Bangka.

"Kegiatan operasi gabungan bersama anggota TIMPORA Kabupaten Bangka ini merupakan salah satu perwujudan dari pengawasan keimigrasian yang rutin kami laksanakan, tidak hanya di Kabupaten Bangka saja tetapi juga di seluruh Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Pangkalpinang yang mencakup wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah serta Kota Pangkalpinang. Selain itu keberadaan dan kegiatan orang asing juga wajib kita awasi apakah izin tinggal dan izin bekerja bagi orang asing tersebut sudah sesuai dengan izin yang diberikan apa belum dan apakah mereka bekerja di Indonesia secara Ilegal atau tidak" ucap Sutoyo

Dari kegiatan operasi gabungan ini, terdapat sejumlah 4 WNA asal Tiongkok yang bekerja di PT. Arsed Indonesia Sungailiat, pada saat Operasi Gabungan ini dilaksanakan hanya Terdapat 2 WNA yang masih menjalankan Aktifitas sedangkan untuk sisanya sudah sedang dalam proses Pengajuan EPO (Exit Permit Only) kembali ke Negara Asal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian dari kedua WNA tersebut, dikarenakan Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di PT. Arsed Indonesia telah memiliki Izin Tinggal dan Izin Bekerja sesuai Prosedur.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, Wahyu Purwanto Menyatakan Bahwa dari pelaksanaan Operasi Gabungan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Bersama Anggota TIMPORA Kabupaten Bangka yang telah laksanakan di PT. Arsed Indonesia Kawasan Industri Jelitik Sungailiat, kita tidak menemukan adanya pelanggaran Keimigrasian baik terhadap Izin Tinggal dan Izin Bekerja yang telah diberikan.

anggota Timpora Kabupaten Bangka memberikan masukan kepada perusahaan yang bertindak sebagai Penjamin yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing agar lebih proaktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang masih bekerja atau sudah tidak berkerja lagi di perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan Anggota Timpora itu sendiri terdiri dari berbagai instansi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"kami sangat menghimbau kepada perusahan yang bertindak sebagai penjamin yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing agar selalu melaporkan terkait keberadaan WNA yang bekerja di perusahaannya serta melaporkan jika ada perubahan status keimigrasian, hal ini dilakukan agar mempermudah pendataan kami ke depannya dan agar data yang kami pegang sinkron dengan yang ada di lapangan". Tambah Wahyu

Jakarta, [23/04] – Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu (23/04) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai penggantinya, Yuldi Yusman, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi, ditunjuk untuk mengemban amanah sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

“Saya  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," tutur Saffar Muhammad Godam.

Godam menjabat selama 6 bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto  pada  Selasa  (22/10/2024)  lalu.  Masa kepemimpinan Saffar Muhammad Godam ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan. Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150%). Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis. Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan

3 (tiga) Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World

Mall Surabaya, dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu:

• Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate)
• Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate)
• Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate)
• Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate)
• Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate)

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate.

Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Saffar Muhammad Godam atas pengabdian beliau di Ditjen Imigrasi. Kepemimpinan Bapak Godam telah membawa perubahan positif dan prestasi yang membanggakan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Yuldi Yusman, Plt Dirjen Imigrasi yang baru, memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Di antaranya adalah deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak; pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara; pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing; serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” tutup Agus.